Penempatan Dana BPIH Pada Bank Konvensional Melanggar UU Dan Syariah

Kehalalan harta menjadi prasyarat diterimanya ibadah seseorang oleh Allah SWT. Begitupuin dengan harta haji. Seseorang yang berhaji yang hartanya dinilai haram, baik dari sumbernya, pengelolaan dan penyetorannya maka Allah SWT tidak menerima ibadah hajinya tersebut. 

Bagaimana hukum dana calon jamaah haji yang disimpan di Bank Konvensional?

Ibadah haji merupakan salah pilar (rukun) ke 5 (lima) dari agama Islam yang didam-idamkan oleh ummat Islam. Begitu banyak ummat Islam yang memimpikan agar dapat menunaikannya. Tidak sedikit yang bahkan berupaya sekuat tenaga untuk menabung sedikit demi sedikit untuk dapat menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebagaimana Allah berfirman.”

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” ( QS Ali Imran 3 : 97)

Ibadah haji sangat terkait aspek finansial. Ia merupakan salah satu unsur “istotho`ah’ yang penting. Ketersediaan dana calon jamaah, sistem penyetoran dan pengelolannya menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari aspek pengelolaan finansial haji tersebut.  Rangkaian aspek finansial yang sangat penting diperhatikan adalah aspek kehalalan dana. Kemabruruan haji terkait dengan kehalalan aspek finansial ini.”Dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia haramkan atas kamu.”( QS al An’am 6 : 119) 

Apakah calon haji yang menyimpan dananya di bank konvensional sah hajinya?

Kehalalan harta menjadi prasyarat diterimanya ibadah seseorang oleh Allah SWT. Begitupuin dengan harta haji. Seseorang yang berhaji yang hartanya dinilai haram, baik dari sumbernya, pengelolaan dan penyetorannya maka Allah SWT tidak menerima ibadah hajinya tersebut.

“Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima’ dan kalau dia infaqkan tidak juha beroleh barokah’ dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan.” (HR Ahmad)

Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?” (HRMuslim dan Tirmidzi)

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal ataukah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan.” (HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal Tirmidz)

Bagaimana Tanggung jawab pemerintah terhadap dana calon jamaah haji?

Pemerintah berkewajiban mengelola dana BPIH secara amanah dan sesuai syaria. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolan dana BPIH berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas dan profesionalisme.

Dalam kaitannya dengan mekanisme penyetoran BPIH sesuai prinsip keadilan maka harus dilakukan proses yang halal dan amanah. Dalam kaitan ini, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar pengelolaan dana BPIH menerapkan prinsip-prinsip yang mematuhi syariah Islam. Termasuk penyetoran dan penempatannya.

“ … Dan tiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya .. “. (HR Bukhari).

Apa dasar hukumnya penempatan dana BPIH di Bank Syariah?

Diantara peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah penempatan dana BPIH di Bank Syariah adalah sbb.

1. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

2. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah

3. UU 21 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

4. Fatwa MUI tno 11/01/2000 entang Hukum Bunga Bank

5. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro

6. Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan

7. Fatwa DSN MUI 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan tegas telah mengatur penempatan dana BPIH calon jamaah haji melalui Perbankan Syariah.

Sebagaimana termaktub di dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 sbb : Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/atau bank umum konvesional yg ditunjuk oleh Menteri (Pasal 22 ayat 1) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yg telah ditetapkan (Pasal 22 ayat 2)

Apakah penarikan dana BPIH dari rekening Bank Syariah dan menempatkannya di Bank Konvensional bertentangan dengan UU?

Semester awal tahun 2012 ini menjadi saat kelam bagi perbankan syariah di tanah air. Apa gerangan yang terjadi ?

Sebagian besar bank syariah yang baru tumbuh tersebut, mengalami penurunan jumlah dana masyarakat (funding) yang sangat tajam akibat penarikan dana BPIH oleh Kementerian agama RI dari bank-bank syariah dan dipindahkan ke bank konvensional.

Tidak sedikit bank syariah yang hampir kolaps, sebagiannya, terpaksa mengcut/mengurangi target pembiayaannya kepada masyarakat dan sebagiannya lagi tengah mengalami kesulitan likuiditas yang parah.

Mengapa menteri agama menarik dana BPIH dan menempatkannya pada bank konvensional ? Alasan yang dikemukakan boleh jadi berlandaskan pd bahagian diktum pasal 22 ayat 1 UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ” … dan/atau bank umum konvesional yg ditunjuk oleh Menteri”. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi ; Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/atau bank umum konvesional yg ditunjuk oleh Menteri (ayat 1)

Bila benar diktum ini yang menjadi alasan hukum dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka sungguh Menteri Agama RI telah melakukan pelanggaran UU kebijakan tersebut salah dan keliru. Karena bila kita memperhattikan penjelasan pasal tersebut, maka penempatan BPIH harus tetap melalui bank syariah sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut  Penjelasan psl 22 UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sbb : 

Yang dimaksud dng menteri dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri adalah menteri sebagai lembaga yang pelaksanaannnya menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atau atas namanya. Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memilki layanan yg bersifat nasional dan memiliki layanan syariah

Apakah menempatkan BPIH bukan pada perbankan Syariah adalah Kebijakan yang tidak pro pada Kebangkitan Ekonomi Islam?

Spirit pengembangan sistem ekonomi syariah yang tengah diperjuangkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia adalah karena beberapa alasan fundamental :

1. alasan ekonomi. Bahwa ekonomi Islam (syariah) memiliki keunggulan kompetitif yang dapar membangun kesejahteraan masyarakat, menggerakkan sektor riil dan keadilan ekonomi,

2. alasan sosial & polotik. Bahwa masyarakat membutuhkan sistem transaksi yang amanah dan profesional. Di samping itu peraturan Per UU untuk sistem perkonomian syariah di tanah air juga telah banyak dikeluarkan.

3. alasan etika. bahwa sistem keuangan syariah dikelola dengan mengindahkan norma2 yang berlaku. Diantaranya ia tidak pro pada usaha yang berorientasi pada pornografi, maksiat, ilegal dan hal lain yang merusak moral masyarakat.

4. alasan hukum agama. Sistem ekonomi dan keuangan Islam menghindari larangan prinsip transaksi dalam syariah islam yang meliputi : Riba, Dharar, Gharar, Haram, Maysir, Maksiat dan Riswah Sehingga setiap kebijakan yang memperlemah sistem dan mengurangi kekuatan pasar ekonomi Islam pada hakikatnya bertentangan dengan visi dan misi Islam itu sendiri.

Apa Rekomendasi untuk memperkuat Bank Syariah?

1. Menteri agama RI harus segera mengembalikan dana BPIH ke bank syariah, yang sebelumnya ditarik dan ditempatkan di bank konvensional.

2. Kekuatan asset bank syariah harus diperkuat agar dapat menggerakkan sektor riil yang lebih luas, halal dan menguntungkan di tengah-tengah masyarakat

KH Mohamad Hidayat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: